"Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu, dan angka rupiah-nya hampir Rp25 miliar," ungkap Ivan, dalam keterangannya yang dikutip Pikiran Rakyat Sumedang dari Antara, Rabu, 26 Juni 2024.

Usut juga Lembaga Eksekutif dan Yudikatif 

Menanggapi hal tersebut, Komisi III DPR RI meminta kepada PPATK untuk mengungkap angka jumlah oknum di lembaga eksekutif dan yudikatif, selain DPR dan DPRD yang turut bermain judi online.

Menurut anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil, tidak adil jika PPATK hanya menyebutkan angka jumlah oknum legislatif saja yang bermain judi online.

"Tidak adil rasanya kalau hanya legislatif saja yang disampaikan. Eksekutif, yudikatif juga perlu disampaikan," ujar Nasir, dalam raker tersebut.

Dirinya tidak setuju jika hanya oknum di legislatif saja yang disampaikan terlibat judi online. Namun ia juga menduga fenomena judi online tersebut sudah merambah hingga semua cabang kekuasaan.

Untuk itu, ia meminta PPATK juga untuk mengusut perputaran uang terkait judi online di kalangan oknum eksekutif dan yudikatif.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta terkait anggota DPR yang terlibat atau bermain judi online untuk diproses secara kode etik ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

"Tolong dikasih saja ke MKD biar kita bisa lakukan penyikapan-nya seperti apa nanti," kata Habiburokhman.***