PR SUMEDANG - Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Hal itu, dalam rangka pelaksanaan Bhakti Karya Praja (BKP) bagi Satuan Praja Utama Angkatan XXXII IPDN.
Pelaksanaan BKP merupakan upaya IPDN dalam mengimplementasikan salah satu nilai tridharma perguruan tinggi yakni pengabdian kepada masyarakat.
"Kerjasama ini dibuat untuk sinergitas potensi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dimiliki IPDN yang berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah," ujar Rektor IPDN Prof Hadi Prabowo di Semarang, Selasa,16 Januari 2024.
Baca Juga: Rektor IPDN Hadi Prabowo Resmi Dikukuhkan sebagai Profesor dalam Bidang Ilmu Pemerintahan IPDN
Kehadiran Rektor IPDN Prof Hadi Prabowo didampingi Kabag Humas La Ode Muhamad Alam Jaya beserta jajarannya, disambut langsung Pj. Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana A.S.
Membantu OPD
Ia mengatakan, kegiatan BKP diharapkan mendatangkan manfaat bagi praja sebagai wahana pembelajaran dan praktik pemerintahan daerah di tingkat provinsi. "Di sisi lain, IPDN juga akan membantu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam penyelenggaraan pemerintah daerah,” tutur Hadi Prabowo.
Ia menyebutkan, 1.116 orang Praja Utama akan melaksanakan BKP di Pemprov Jawa Tengah. Rencananya, Praja Utama IPDN akan disebar di 10 OPD pada Agustus hingga September mendatang.
Baca Juga: Wakil Presiden Ma’ruf Amin Menitipkan Nasib Bangsa Indonesia di Tangan Pamong Praja IPDN
"Selama 30 hari, praja akan melakukan kegiatan aktualisasi data, terkait aset yang mungkin belum terdata sepenuhnya," ujarnya.
Tak hanya itu saja, para praja pun akan membantu penagihan Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD Samsat yang tingkat pembayarannya rendah. Sekaligus juga melakukan validasi data UMKM di Dinas Koperasi dan UMKM.
Lebih jauh ia menjelaskan, para praja pun akan melakukan pendataan kembali bantuan alat mesin pertanian di Dinas Pertanian dan Perkebunan, pendataan penderita stunting di Dinas Kesehatan serta pendataan perizinan mesin kapal di Dinas Kelautan dan Perikanan.
Baca Juga: IPDN Gelar Diksarmendispra bagi Calon Praja Pratama Setelah Lolos Tahapan Seleksi
"Termasuk kegiatan lainnya yang berkaitan teknologi rekayasa informasi pemerintahan hingga menjadi operator command center di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah," ucapnya
Hadi Prabowo secara khusus menyampaikan ucapan terimakasih atas bantuan Pj. Gubernur beserta jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah memfasilitasi pelaksanaan Bhakti Karya Praja tahun 2024.
Kehadiran IPDN sebagai perguruan tinggi kedinasan yang fokus pada pendidikan ilmu pemerintahan, diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah pusat maupun di daerah, sehingga mampu bersinergi membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik.
Baca Juga: Ayo Cepetan Daftar! 200 Naker Asal Sumedang akan Disalurkan ke Jepang, Bisa Jadi Anda?
"Harapan ini hanya bisa terwujud jika posisi perguruan tinggi tidak semata mengembangkan kajian akademis saja. Akan tetapi, mampu mengaktualisasikan keilmuannya di tengah masyarakat sehingga membawa manfaat bagi kepentingan bangsa dan negara," ujarnya.
Kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat
Sementara itu, Pj. Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana A.S. menuturkan, pelaksanaan BKP dinilai perlu dilakukan Praja IPDN sebagai bentuk pembekalan bagi praja agar teori yang didapatkan mampu diimplementasikan di lapangan.
Permasalahan yang masih menjadi prioritas utama bagi Pemprov Jawa Tengah, lanjut dia, yakni angka kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. "Keberadaan praja ini akan membantu kami dalam menyiapkan beberapa sasaran yang bisa dicapai praja saat pelaksanaan BKP nanti,” ucap Nana.
Ada pun ruang lingkup nota kesepakatan antara IPDN dan Pemprov Jawa Tengah, meliputi pengembangan sumberdaya manusia, sumberdaya aparatur, penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Selain itu juga, beberapa bidang lain sesuai kebutuhan PemprovJawa Tengah.
Dalam menutup sambutannya, Nana berharap kerjasama itu, mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan Jawa Tengah.***