Bhakti Karya Praja bagi Satuan Praja Utama Angkatan XXXII IPDN di Jateng, Upaya Pengabdian pada Masyarakat

- 16 Januari 2024, 20:54 WIB
IPDN menandatangani nota kesepakatan dengan Pemprov Jawa Tengah pada Bhakti Karya Praja (BKP) bagi Satuan Praja Utama Angkatan XXXII IPDN.
IPDN menandatangani nota kesepakatan dengan Pemprov Jawa Tengah pada Bhakti Karya Praja (BKP) bagi Satuan Praja Utama Angkatan XXXII IPDN. /PR Sumedang/Adang Jukardi/

Tak hanya itu saja, para praja pun akan membantu penagihan Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD Samsat yang tingkat pembayarannya rendah. Sekaligus juga melakukan validasi data UMKM di Dinas Koperasi dan UMKM.

Lebih jauh ia menjelaskan, para praja pun akan melakukan pendataan kembali bantuan alat mesin pertanian di Dinas Pertanian dan Perkebunan, pendataan penderita stunting di Dinas Kesehatan serta pendataan perizinan mesin kapal di Dinas Kelautan dan Perikanan.

Baca Juga: IPDN Gelar Diksarmendispra bagi Calon Praja Pratama Setelah Lolos Tahapan Seleksi

"Termasuk kegiatan lainnya yang berkaitan teknologi rekayasa informasi pemerintahan hingga menjadi operator command center di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah," ucapnya

Hadi Prabowo secara khusus menyampaikan ucapan terimakasih atas bantuan Pj. Gubernur beserta jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah memfasilitasi pelaksanaan Bhakti Karya Praja tahun 2024.

Kehadiran IPDN sebagai perguruan tinggi kedinasan yang fokus pada pendidikan ilmu pemerintahan, diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah pusat maupun di daerah, sehingga mampu bersinergi membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Baca Juga: Ayo Cepetan Daftar! 200 Naker Asal Sumedang akan Disalurkan ke Jepang, Bisa Jadi Anda?

"Harapan ini hanya bisa terwujud jika posisi perguruan tinggi tidak semata mengembangkan kajian akademis saja. Akan tetapi, mampu mengaktualisasikan keilmuannya di tengah masyarakat sehingga membawa manfaat bagi kepentingan bangsa dan negara," ujarnya.

Kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat

Sementara itu, Pj. Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana A.S. menuturkan, pelaksanaan BKP dinilai perlu dilakukan Praja IPDN sebagai bentuk pembekalan bagi praja agar teori yang didapatkan mampu diimplementasikan di lapangan.

Permasalahan yang masih menjadi prioritas utama bagi Pemprov Jawa Tengah, lanjut dia, yakni angka kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. "Keberadaan praja ini akan membantu kami dalam menyiapkan beberapa sasaran yang bisa dicapai praja saat pelaksanaan BKP nanti,” ucap Nana.

Halaman:

Editor: Adang Jukardi


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah